Media watcher: 9 elemen Jurnalisme

Pada Sabtu, 26 Februari 2011 merupakan hari terakhir saya mengikuti workshop “Media Watch” yang diadakan oleh LeSPI (Lembaga Studi Pers dan Informasi) di daerah Srondol, Semarang. Pesertanya ada sekitar 20 orang, kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan aktivis dari LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Tujuan dari workshop ini adalah membekali para peserta untuk menjadi media watcher (pengamat media). Sebenarnya, saya beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti workshop ini. Jatah workshop ini merupakan hibah dari seorang teman, Yodie Hardiyan. Dia menawari saya sekitar seminggu sebelumnya. Awalnya ragu, karena malu dan minder kepada para peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Terus terang saja, pengetahuan saya tentang dunia jurnalistik sendiri baru seumur jagung. Saya berani pastikan, mereka yang ikut adalah orang-orang yang sudah jago dan lebih mengerti tentang jurnalistik ketimbang saya.

Ternyata, benar dugaan saya. Dalam beberapa sesi saja di workshop hari pertama, banyak sekali peserta yang mengungkapkan pendapatnya dalam mengkritisi media. Kata orang, “diam itu emas”. Itulah yang saya lakukan. Mendengar dan menyimak pendapat yang keluar dari mulut para peserta. Dari situ, saya mencoba menyimpulkan satu persatu. Kebanyakan dari mereka mengkritisi mulai dari tata bahasa yang dipakai, peliputan dan angle yang dipakai dalam setiap berita, baik di media cetak maupun media elektronik. Mulai dari prosedural di hukum,  sosial kemanusiaan dan juga teori ilmu komunikasi mereka paparkan secara akurat dan runtut. Saya pun cuma terus mendengar dan menyimak mereka.

Di hari kedua workshop, ada sebuah ganjalan dalam hati saya yang cukup  menyesakkan. Dari hari pertama sampai kedua, pendapat dari para peserta seolah-olah menyudutkan posisi para pemburu berita. Semua hal dikritik. Timbul pertanyaan dalam benak saya, “Lalu, apabila pers yang ada sekarang itu buruk, pers yang bagus dan ideal itu sendiri seperti apa dan bagaimana?” Jangan serta merta kita bisa mengkritik media saja, tetapi kita juga harus memberi solusi pada mereka. Jurnalis sendiri juga seorang manusia. Punya salah dan tidak sempurna, baik itu dalam peliputan maupun penulisan. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, memang wajib dikritik tapi juga diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

Sungguh berat menjalani profesi sebagai  jurnalis. Beberapa tahun silam, di masa orde baru masih berkuasa, banyak media yang dibredel karena dianggap mengancam kepemimpinan Soeharto. Tempo, Detik dan beberapa media lainnya dibekukan karena berita-beritanya cenderung mengktik kebijakan-kebijakan penguasa. Apakah kita tahu berapa banyak jurnalis yang terancam kala itu, baik secara fisik maupun psikis? Apakah kita juga tahu, bagaimana keadaan mereka saat kehilangan profesinya di waktu itu?

Pergantian beberapa pemimpin negara juga tidak merubah keadaan. Sekarang, saat era baru telah dimulai yakni Demokrasi, dimana seharusnya para jurnalis harus semakin kritis. Dalam sistem demokrasi, peran pers menjadi sangat sentral. Pers menjadi pemantau para penguasa dan penyambung lidah-lidah rakyat kecil. Tapi, lagi-lagi terjadi masalah, pers malah jadi sering dikambinghitamkan dan dicaci maki. Entah itu oleh para penguasa, kaum kapitalis atau bahkan oleh masyarakatnya sendiri. Semuanya berhubungan dengan peliputan yang melibatkan si jurnalis itu sendiri.

Kejadian itu pernah saya alami di Scientiarum, sebuah lembaga Pers di UKSW. Sesaat setelah penerbitan majalah tahun 2010, kami dituding sebagai lembaga pemberontak dan sentimen terhadap beberapa pihak, bahkan oleh masyarakat (mahasiswa) sendiri. Stigma ini memang tidak terbukti. akan tetapi cukup mempengaruhi kinerja Lemaga Pers sendiri. Misalnya, adanya ketakutan dalam peliputan, dilabeli pemberontak dan banyak hal lainnya. Apabila media itu mati, pihak yang menerima kerugian dalam hal ini sebenarnya adalah masyarakat. Mereka kurang mampu memperoleh informasi secara kritis dan detail.

Di UKSW, selain Scientiarum, memang ada juga buletin yang diterbitkan tiap Senin oleh bagian humas kampus. Akan tetapi, buletin itu  hanya menjadi media propaganda saja. Pemberitaan-pemberitaannya sendiri kurang berimbang dan kebanyakan lebih bertujuan promosi kampus. Misalnya saja, pemberitaan tentang tim basket UKSW yang mengikuti IBL (Indonesian Basketball League). Pemberitaannya lebih menyoroti kemenangan yang jarang diperoleh oleh tim basket. Akan tetapi, kekalahan yang lebih sering diterima mereka malah tidak pernah diliput. Padahal sebagai jurnalis, seharusnya mereka harus jujur apa adanya. Tidak kurang dan juga tidak lebih dalam peliputan. Dengan pemberitaan seperi itu, tentu saja sangat timpang dan cenderung sebagai alat propaganda saja.

Tidak bisa dipungkiri juga, pers juga memiliki lembaran hitam. Dalam buku berjudul “Pengkhianatan Jurnalis” yang ditulis oleh Upi Asmaradhana, banyak dipaparkan malpraktek yang dilakukan oleh beberapa jurnalis. Misalnya saja, “amplop” yang disodorkan oleh nara sumber pada wartawan yang meliput. Uang sogokan itu tentu saja akan sangat mempengaruhi content dari berita.

Sempat saya bertanya dalam hati “kenapa kok itu bisa terjadi? Selama ini seorang jurnalis itu harus setia pada kebenaran dan pada publik. Lalu kenapa saat bertemu dengan uang, langsung saja berubah 180 derajat? Seolah idealism mereka bisa dibeli dengan uang”. Dari pengalaman Yodie Hardiyan yang baru saja diterima kerja di Harian Jogja, saya mendapatkan jawabannya. Sebelumnya diterima di tempat kerja yang sekarang, dia melamar di beberapa kantor media di kota metropolitan, Jakarta. Setelah melewati beberapa proses seleksi, baik itu psikotes dan interview, dia melakukan negosiasi gaji yang akan diterimanya. Sangat mengejutkan, saat mendengar Yodie berujar “yah, sekitar 1,7 juta saja, eL” Nominal itu terhitung kecil untuk biaya hidup di Ibukota. Apalagi untuk orang yang sedang merantau.

Harus diakui juga bahwa upah dari seorang wartawan di Indonesia sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan wartawan di luar negeri. Di luar negeri, profesi wartawan lebih dihormati dan diberi gaji lebih layak oleh kantor media. Lalu upah yang pantas untuk seorang wartawan sendiri berapa? Dari sebuah artikel di harian Tempo, menyebutkan bahwa menurut AJI (Aliansi Jurnalis Independen)  standar upah layak minimum untuk wartawan (reporter) di Jakarta sebesar Rp 3.159.917 per bulan. Nominal itu keluar setelah AJI Indonesia menyurvei di 17 kota pada 2005, hanya 6,6 persen responden yang bergaji di atas Rp 3 juta per bulan.

Beberapa hari, saat vakum dari Scientiarum, saya mencoba berlatih menulis dengan teknik penulisan jurnalisme sastrawi. Jurnalisme sastrawi sendiri merupakan teknik penulisan yang begitu unik. Keunikannya terletak pada pemberitaan yang dituliskan menjadi sebuah cerita panjang dan enak untuk dibaca. Begitu concern-nya pada penulisan, menyebabkan saya lupa dengan esensi dari jurnalisme sendiri, yakni verifikasi data. Dalam bukunya, “agama saya adalah jurnalisme”, Andreas Harsono selalu menekankan tentang verifikasi data dalam setiap pemberitaan. Verifikasi data yang dimaksudkan sendiri adalah pengecekan dari data yang ada. Saya lupa akan hal itu. Dari pengalaman itu, saya mengambil banyak pembelajaran. Junalisme itu bukan hanya melulu soal teknik penulisan, akan tetapi kebenaran data-lah yang menjadi nilai dari sebuah pemberitaan.

Begitu pula sebagai media watcher, selama ini saya berkiblat pada sembilan elemen jurnalisme, dimana lebih ditekankan kepada media sudah mampu memenuhi sembilan elemen jurnalisme yang ada. Elemen-elemen jurnalisme sendiri itu ditelurkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstie. Kesembilan elemen ini sama kedudukannya. Selain itu, saya juga memakai pemeriksaan akurasi. David Yarnold dari San Jose Mercury News mengembangkan satu daftar pertanyaan yang disebutnya “accuracy checklist.”

– Apakah lead berita sudah didukung dengan data-data penunjang yang cukup?
– Apakah sudah ada orang lain yang diminta mengecek ulang, menghubungi atau menelepon semua nomor telepon, semua alamat, atau situs web yang ada dalam laporan tersebut? Bagaimana dengan penulisan nama dan jabatan?
– Apakah materi background guna memahami laporan ini sudah lengkap?
– Apakah semua pihak yang ada dalam laporan sudah diungkapkan dan apakah semua pihak sudah diberi hak untuk bicara?
– Apakah laporan itu berpihak atau membuat penghakiman yang mungkin halus terhadap salah satu pihak? Siapa orang yang kira-kira tak suka dengan laporan ini lebih dari batas yang wajar?
– Apa ada yang kurang?
– Apakah semua kutipan akurat dan diberi keterangan dari sumber yang memang mengatakannya? Apakah kutipan-kutipan itu mencerminkan pendapat dari yang bersangkutan?

Maka dari itu, saya lebih baik diam sewaktu workshop. Diam bukan berarti tidak tahu, tapi karena takut sok tahu.

2 thoughts on “Media watcher: 9 elemen Jurnalisme

  1. Takut salah sudah salah. Takut sesat sudah sesat. Takut sok tahu? Hahahaha..

    To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing.
    (by Elbert Hubbard)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s